logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara 15 BERITA

Berita Terbaru

KETUA MAHKAMAH AGUNG MERESMIKANAN 85 PENGADILAN BARU PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 23 Oktober 2018 16:08

KETUA MAHKAMAH AGUNG MERESMIKANAN 85 PENGADILAN BARU

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali S.H., M.H. meresmikan operasional 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 85 pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama Salah satunya adalah Pengadilan Agama Sukadana, 3 (tiga) Mahkamah Syar’iah, dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru tersebut tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan berada di ibu kota kabupaten dan kotamadya, kecuali untuk Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibu Kota Provinsi.

Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administrasinya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis di wilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara, sehingga pada daerah-daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar. Sehingga dengan berdirinya pengadilan-pengadilan baru tersebut dapat memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan arahan Ketua Mahkamah Agung, di tengah keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pada pengadilan-pengadilan yang baru, tidak menjadi alasan bagi aparatur pengadilan untuk tidak memberikan layanan. Semua bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan justice for all.

Pengadilan Agama Sukadana yang baru saja diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan 10 (sepuluh) Desa, Kecamatan Batanghari 17 (Tujuh Belas) Desa, Kecamatan Metro Kibang 6 (Enam) Desa, Kecamatan Batanghari Nuban 13 (Tiga Belas) Desa, Kecamatan Purbolinggo 12 (dua belas) Desa, Kecamatan Sukadana 20 (dua puluh) Desa, Kecamatan Marga Tiga 12 (dua belas) Desa, Kecamatan Marga Sekampung 8 (Delapan) Desa, Kecamatan Sekampung 13 (Tiga Belas) Desa, Kecamatan Sekampung Udik 15 (Lima Belas) Desa, Kecamatan Labuhan Ratu 9 (Sembilan) Desa, Kecamatan Way Jepara 13 (Tiga Belas) Desa, Kecamatan Bandar Sribhawono 7 (Tujuh) Desa, Kecamatan Mataram Baru 7 (Tujuh) Desa, Kecamatan Jabung 11 (Sebelas) Desa, Kecamatan Melinting 6 (Enam) Desa, Kecamatan Labuhan Maringgi 11 (Sebelas) Desa, Kecamatan Pasir Sakti 8 (Delapan) Desa, Kecamatan Gunung Pelindung 5 (Lima) Desa, Kecamatan Braja Selebah 7 (Tujuh) Desa, Kecamatan Raman Utara 11 (Sebelas) Desa, Kecamatan Waway Karya 11 (Sebelas) Desa, Kecamatan Way Bungur 8 (Desa) dan  Kecamatan Bumi Agung 7 (Tujuh) Desa.

Dengan beroperasinya Pengadilan Agama Sukadana maka wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro menyempit menjadi 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan karena sebelumnya wilayah hukum Lampung Timur masuk wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro.

Untuk tahap awal ini operasional Pengadilan Agama Sukadana masih pinjam pakai salah satu gedung yang termasuk dalam kompleks Islamic Centre Sukadana Lampung Timur, yang merupakan fasilitas Pemerintah Daerah setempat.

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi