logo mahkamah agung website ramah difable

Berita Terbaru

Pedoman Pengelolaan Organisasi PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Tim IT PA Metro   
Senin, 02 Juni 2014 00:00

PEDOMAN PENGELOLA ORGANISASI

 

A. ORGANISASI

  1. Perpres No. 13 Th.2005
  2. Perpres No. 14 Th.2005
  3. UU No. 4 Th.2004
  4. UU No. 3 Th.2009
  5. UU No. 14 Th.1985
  6. UU No. 48 Th.2009
  7. UU No. 1 Th.1974

 

B. ADMINISTRASI

  1. PP No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. KMA No.173/SEK/SK/12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan MA-RI dan Peradilan yang berada dibawahnya.
  3. Kepres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usa Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI

 

C. PERSONIL/PEGAWAI

  1. UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  2. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. PPRI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. PPRI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan KA BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  6. KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Remunerasi

 

D. KEUANGAN

  1. PP No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  2. Kep.Sekretaris MARI No.002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  3. SE-14/ PB/2012
  4. SE-5/ PB/2012
  5. 104/PMK.02/2010
  6. 49/PMK.02/2012
  7. PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Bendahara
  8. 57.b/ BUA/OT.01/III/2012
Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 18 Juni 2014 14:00
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi