logo mahkamah agung website ramah difable

Berita Terbaru

Jenis Perkara Kewenangan Lembaga PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 18 Juni 2014 02:17

Jenis-Jenis Perkara Kewenangan PA

JENIS-JENIS PERKARA YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006

NO. JENIS-JENIS PERKARA
1. PERKAWINAN

a.  Izin Poligami

b.  Pencegahan Perkawinan

c.  Penolakan Perkawinan oleh PPN

d.  Pembatalan Perkawinan

e.  Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri

f.   Cerai Talak

g.  Cerai Gugat

h.  Harta Bersama

i.   Penguasaan Anak

j.   Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu

k.  Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami

l.   Pengesahan Anak

m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

n.  Perwalian

o.  Pencabutan Kekuasaan Wali

p.  Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan

q.  Ganti Rugi Terhadap Wali

r.   Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak

s.  Penolakan Kawin Campur

t.   Izin Kawin

u.  Dispensasi Kawin

v.   Isbat Nikah

w.  Wali Adhol

2.

KEWARISAN

3.

WASIAT

4.

HIBAH

5.

WAKAF

6.

SHODAQOH

7. EKONOMI SYARI'AH

a. Bank Syariah

b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
c. Asuransi Syari'ah
d. Reasuransi Syari'ah
e. Reksa Dana Syari'ah
f.  Obligasi Syari'ah
g. Sekuritas Syari'ah
h. Pembiayaan Syari'ah
i.  Pegadaian Syari'ah
j.  Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
k. Bisnis Syari'ah

 

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 18 Juni 2014 02:24
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi