logo mahkamah agung website ramah difable

Berita Terbaru

SOP Berperkara PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 11 Juni 2009 08:57

PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA METRO
 
Prosedur berperkara amat penting diketahui oleh para pihak berperkara, karena proses berperkara adalah proses yang akan dihadapi oleh pihak berperkara selama di dalam lingkungan peradilan agama ini. Dengan mengetahui prosedur berperkara para pihak akan tahu apa yang akan dilakukannya. Karena para pihak umumnya belum terbisaa dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu instansi. Dalam hal ini admin memberikan contoh prosedur berperkara dalam perkara cerai. Akan tetapi admin hanya meringkas saja apa yang ada di dalam prosedur berperkara pola Bindalmin.

A. TATA CARA PENGAJUAN PERKARA

Pada Perkara Perceraian, Pemohon / Suami untuk Cerai Talak atau Penggugat / Isteri untuk Gugat Cerai mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;

  1. Pada perkara lainnya (seperti waris, harta bersama, hibah dsb.) wasiat Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama;
  2. Pengadilan Agama dapat membantu Pemohon atau Penggugat merumuskan permohonan atau gugatan dengan membantu membuatkan surat permohonan atau gugatan yang diketahui dan dimengerti oleh Pemohon atau Penggugat;
  3. Pemohon atau Penggugat wajib membayar Panjar Biaya Perkara.
  4. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

B. PROSES PERSIDANGAN

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;

  1. Tahapan Persidangan:

·         a. Upaya perdamaian

·         b. Pembacaan permohonan atau gugatan

·         c. Jawaban Termohon atau Tergugat

·         d. Replik Pemohon atau Penggugat

·         e. Duplik Termohon atau Tergugat

·         f. Pembuktian (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat)

·         g. Kesimpulan (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat)

·         h. Musyawarah Majelis

·         j. Pembacaan Putusan/Penetapan

3.   Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

4.    Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:

·         a.    Menetapkan hari sidang ikrar talak;

·         b.    Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;

·      c.  Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

5.   Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka harus dikeluarkan Akta Cerai paling lambat 7 hari setelah penetapan

6.  Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

7.   Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

8.  Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

C. UPAYA HUKUM

Terhadap putusan Pengadilan Agama para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

  1. Permohonan Verzet dan banding diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
  2. Pihak yang mengajukan banding membayar biaya banding;
  3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding;
  4. Pihak Pembanding membuat memori banding dan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding;
  5. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (inzaage) di Pengadilan Agama;
  6. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding;
  7. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.
  8. Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding.
  9. Apabila putusan banding atau kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaiannya sama dengan penyelesaian putusan tingkat pertama sebagaimana pada angka 5 s/d 8 pada Proses Persidangan.

Berikut kami lampirkan file semua Prosedur Berperkara yang ada di Peradilan Agama Metro Silahkan klik Menu Download:

1. Prosedur Berperkara Tingkat Pertama

2. Prosedur Berperkara Tingkat Banding

3.Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi

4. Prosedur Berperkara Peninjauan Kembali

 

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 07 Agustus 2014 12:10
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi