logo mahkamah agung website ramah difable

Berita Terbaru

PROSEDUR PENGAMBILAN AKTA CERAI PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 18 Juni 2014 16:26

PROSEDUR PENGAMBILAN AKTA CERAI
 

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).  Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung  14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

 

SYARAT  MENGAMBIL AKTA CERAI

1

Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud;

2

Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

3

Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka  menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 6000;

SYARAT PEMBUATAN DUPLIKAT AKTA CERAI

1.

Bukti laporan kehilangan dari kepolisian;

2.

Surat Keterangan Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa  Pelapor sejak bercerai sampai dengan saat ini belum perah menikah lagi;

3.

Foto copy akta cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak);

 

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi