Sosialisasi Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2020

Tentang Bea Meterai (Sistem Meterai Elektronik)

(HUMAS PA METRO) Senin, 11 September 2023. Pengadilan Agama Metro Mengikuti Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai (Sistem Meterai Elektronik). Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro H. April Yadi, S.Ag., M.H., Bersama Hakin Drs. Joni Jidan, Panitera Zainal Abidin, S.H.,M.H., Sekretaris H. Bunyamin, S.Ag., dan Pejabat Fungsional APBN EKA RESETIA JAYANTI, S.H mengikuti kegiatan tersebut secara virtual di Ruang Media Center Pukul 08.30 wib s.d selesai.

 

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dan dibuka secara resmi oleh Plt. Ditjen Badilag Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., dilanjutkan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dr. H. Insyafli, M.H.I. Setelah sambutan, selanjutnya penyampaian materi dengan narasumber Ibu Shitta Marsella, S.E Head of Digital Channel Departement Peruri.

 

Materi yang disampaikan oleh Narasumber mengenai Dokumen Elektronik. Meterai Elektronik merupakan salah satu produk digital peruri yang menjadi penugasan dari pemerintah untuk digunakan oleh masyrakat luas. Pada pelaksanaanya salah satu dokumen elektronik terpercaya memuat 3 hal produk digital didalamnya dengan sebutan trusted document security dimana dokumen elektronik tersebut memiliki produk digital signature, digital stamp/seal, dan meterai elektronik. Regulasi yang mengatur terkait dengan dokumen elektronik dan transaksi elektronik. Regulasi terkait transaksi elektronik ini sudah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan pembaharuan Undang-Undang No 19 tahun 2016. Pada Undang-Undang ini sudah mengatur mengenai penyelenggara sistem elektronik. Dalam materi juga dijelaskan 6 (enam) syarat Tanda Tangan Elektronik (TTE) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dan 4 (empat) syarat dokumen elektronik terpercaya yaitu Authenticity, Non Repudiation, Integrity, dan Confidentiality.

 

Regulasi yang terkait meterai elektronik dimana undang-undang No 10 tahun 2020 memiliki beberapa turunan diantaranya PP No 86 Tahun 2021 mengenai Pengadaan, Pengelolaan dan penjualan Meterai, dan PP NO 3 Tahun 2022 menngenai pemberian fasilitas dan pembebasan dari penangan bea meterai. Secara garis besar dapat disimpulkan dari UU No 10 Tahun 2020 terdapat 10 objek dokumen yang wajib dibubuhkan meterai. Dalam UU tersebut juga sudah ditetapkan hanya ada satu tarif meterai yaitu 10.000 saja. Keuntungan dengan adanya meterai elektronik ini adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik dan memberikan kemudahan dalam pembayaran bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik.

 

Meterai elektronik telah memiliki 3 (tiga) lapis pengamanan dengan sebutan overt, convert, dan forensic. Overt merupakan pengaman terluar yang dapat langsung Masyarakat lihat keasliannya. Convert merupakan lapisan pengamanan kedua dengan pembuktian keaslian meterai hanya dapat dibaca dengan alat tertentu seperti Peruri scanner atau e-meterai scanner yang dapat didownload di play store atau Appstore. Terakhir lapisan pengaman ketiga yaitu forensic pemeriksaan dilakukan oleh Peruri. Akses meterai elektronik bisa melalui distributor atau melalui portal point of sales (POS). Proses pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan di Portal point of sales atau jika telah memiliki aplikasi dapat melalui API yang telah terintegrasi dengan sistem yang telah dimiliki.

Setelah penyampaian materi mengenai dokumen elektronik khususnya meterai elektronik kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi bagi peserta yang masih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai materi tersebut.